TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia cabang Canberra, Shohib Essir, melihat adanya tendensi calon presiden yang dalam sikap politiknya mengakomodasi purifikasi agama. Menurut dia, kebijakan pemurnian ajaran agama adalah bentuk kontraproduktif bagi keberagaman Indonesia.
“Ada celah terjadinya persekusi (penghambatan) terhadap minoritas,” kata Shohib melalui pesan singkatnya pada Ahad, 18 Mei 2014.
Dia menjelaskna, dalam diskusi Jumat lalu, mahasiswa Indonesia dan luar negeri tersebut melontarkan kekhawatiran andai Prabowo Subianto terpilih dalam pemilu presiden mendatang. Aan Suryana, yang membahas disertasinya berjudul "Kekerasan Negara terhadap Minoritas (Syiah dan Ahmadiyah)", melihat manifesto Partai Gerindra menjadikan penganut di luar agamamainstream, seperti Ahmadiyah dan Syiah, kian rentan.
“Apalagi, dalam koalisi, Prabowo berdampingan dengan kelompok Islamis,” kata Aan. Akibatnya, kata dia, jika jadi presiden, Prabowo lebih mudah terpengaruh membuat kebijakan destruktif.
Adanya desentralisasi, ujar dia, akan membuat kewenangan presiden menjadi berkurang. Presiden, dia melanjutkan, tidak memiliki kekuatan memaksa pemerintah daerah untuk tidak mengintimidasi penganut Ahmadiyah dan Syiah di daerah tertentu.
*Link asli berita ini bisa diakses di sini
“Ada celah terjadinya persekusi (penghambatan) terhadap minoritas,” kata Shohib melalui pesan singkatnya pada Ahad, 18 Mei 2014.
Dia menjelaskna, dalam diskusi Jumat lalu, mahasiswa Indonesia dan luar negeri tersebut melontarkan kekhawatiran andai Prabowo Subianto terpilih dalam pemilu presiden mendatang. Aan Suryana, yang membahas disertasinya berjudul "Kekerasan Negara terhadap Minoritas (Syiah dan Ahmadiyah)", melihat manifesto Partai Gerindra menjadikan penganut di luar agamamainstream, seperti Ahmadiyah dan Syiah, kian rentan.
“Apalagi, dalam koalisi, Prabowo berdampingan dengan kelompok Islamis,” kata Aan. Akibatnya, kata dia, jika jadi presiden, Prabowo lebih mudah terpengaruh membuat kebijakan destruktif.
Adanya desentralisasi, ujar dia, akan membuat kewenangan presiden menjadi berkurang. Presiden, dia melanjutkan, tidak memiliki kekuatan memaksa pemerintah daerah untuk tidak mengintimidasi penganut Ahmadiyah dan Syiah di daerah tertentu.
*Link asli berita ini bisa diakses di sini
0 comments:
Posting Komentar